Dunia transportasi Indonesia kembali berduka. Dini hari 2 Oktober 2011 tadi terjadi lagi tabrakan kereta api eksekutif Argo Bromo Anggrek Jakarta - Surabaya yang menyeruduk kereta api ekonomi Jakarta - Semarang di Stasiun Pemalang. Korban jiwa, luka berat dan luka ringan berjatuhan. Sampai malam korban jiwa sudah mencapai 33 orang, dan diperkirakan bakal bertambah lagi karena masih ada korban yang terjepit di dalam gerbong kereta yang hancur. Dari jumlah korban sudah terbaca dahsyatnya kecelakaan ini.
Tragedi demi tragedi di dunia transportasi Indonesia tampaknya masih terus datang dan menghantui. Sudah saatnya kita sadar dan membenahi sistem transportasi ini secara menyeluruh dan sistematis. Secara politis, Presiden dan Menteri Perhubungan adalah pihak yang paling bertanggung-jawab terhadap tragedi ini. Pada zaman Orde Baru dahulu, musibah besar di bidang transportasi tidak dapat menyentuh level manajemen tertinggi. Paling-paling yang diseret ke pengadilan adalah level operator di lapangan. Tragedi Tampomas II tahun 1981 dan Tragedi Bintaro tahun 1987 yang menelan korban jiwa ratusan nyawa, berlalu begitu saja. Pihak yang dipersalahkan hanya personil yang mengoperasikan alat di lapangan. Padahal penyebab utama kecelakaan tersebut jika ditelusuri jauh sampai ke akarnya, akan terkena pihak-pihak yang bertanggung-jawab pada level manajemen.
Mari kita simak lagi kisah tragedi-tragedi silam pada link di atas, akan terbaca bahwa semuanya ini bermula dari manajemen yang rapuh dan pengelolaan sistem transportasi yang tidak profesional, mulai dari level yang paling atas. Namun, para Menteri dan Dirjen terkait dapat lepas dari kesalahan karena diselamatkan oleh sistem pemerintahan Orde Baru yang anti-kritik dan otoriter tersebut.
Kini, eranya reformasi. Eranya transparansi dan pertanggungjawaban publik perlu dikedepankan. Mari kita tunggu, apakah presiden SBY berani memberikan sanksi kepada Menteri Perhubungan dan jajarannya. Setidaknya perlu ada pembenahan yang nyata dan terang untuk masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik.
Tragedi demi tragedi di dunia transportasi Indonesia tampaknya masih terus datang dan menghantui. Sudah saatnya kita sadar dan membenahi sistem transportasi ini secara menyeluruh dan sistematis. Secara politis, Presiden dan Menteri Perhubungan adalah pihak yang paling bertanggung-jawab terhadap tragedi ini. Pada zaman Orde Baru dahulu, musibah besar di bidang transportasi tidak dapat menyentuh level manajemen tertinggi. Paling-paling yang diseret ke pengadilan adalah level operator di lapangan. Tragedi Tampomas II tahun 1981 dan Tragedi Bintaro tahun 1987 yang menelan korban jiwa ratusan nyawa, berlalu begitu saja. Pihak yang dipersalahkan hanya personil yang mengoperasikan alat di lapangan. Padahal penyebab utama kecelakaan tersebut jika ditelusuri jauh sampai ke akarnya, akan terkena pihak-pihak yang bertanggung-jawab pada level manajemen.
Mari kita simak lagi kisah tragedi-tragedi silam pada link di atas, akan terbaca bahwa semuanya ini bermula dari manajemen yang rapuh dan pengelolaan sistem transportasi yang tidak profesional, mulai dari level yang paling atas. Namun, para Menteri dan Dirjen terkait dapat lepas dari kesalahan karena diselamatkan oleh sistem pemerintahan Orde Baru yang anti-kritik dan otoriter tersebut.
Kini, eranya reformasi. Eranya transparansi dan pertanggungjawaban publik perlu dikedepankan. Mari kita tunggu, apakah presiden SBY berani memberikan sanksi kepada Menteri Perhubungan dan jajarannya. Setidaknya perlu ada pembenahan yang nyata dan terang untuk masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik.
No comments:
Post a Comment